Sejarah Dinas Peternakan Banyuwangi

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda urusan kehewanan merupakan salah satu urusan yang menjadi prioritas pemerintahan waktu itu mengingat hewan/ternak merupakan harta/kekayaan yang dimiliki/dipelihara masyarakat Bangsa Indonesia dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menyadari akan pentingnya hewan/ternak sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan resiko penularan penyakit pada hewan yang bisa menular pada manusia, maka sejak tahun 1841 telah dibentuk semacam Dinas Kehewanan di daerah-daerah, kemudian pada tahun 1905 dibentuklah Jawatan Kehewanan Pusat (Burgelijke Veersenijkundige Dient/BVD)

Staatblad 1912 Nomor 432 dan 435, menyatakan campur tangan pemerintah dalam urusan kehewanan meliputi:

  1. Pemberantasan penyakit hewan menular;
  1. Perbaikan kualitas dan kuantitas peternakan;
  1. Kesehatan/kebersihan (Hygiene) veteriner.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal sejarah baru Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana urusan kehewanan sebagian besar oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada daerah-daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten).

Pembagian urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin dipertegas dengan diaturnya urusan peternakan di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,sedangkan di Daerah Tingkat II Kabupaten merupakan Cabang Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Cabang Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi dalam perkembangannya mengalami pasang surut, seiring dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Pemberian sebagian urusan kewenangan terhadap daerah yang seluas-luasnya merupakan momentum terbentuknya Dinas Petenakan Kabupaten Banyuwangi yang didasari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Dalam perkembangan selanjutnya di era reformasi, kebijakan-kebijakan di daerah banyak dipengaruhi oleh unsur pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah dan DPRD maka urusan peternakan juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga di tahun 2009 Dinas Peternakan yang semula berdiri sendiri menjadi unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) digabung ke dalam satu lingkup dinas yakni Dinas Pertanian, Kehutanan ,Perkebunan dan Peternakan. Kemudian di era Bupati H. Abdullah Azwar Anas, Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dibentuk kembali menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Banyuwangi, Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi.

 

 

Kepemimpinan Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dari Tahun ke Tahun

 

1.

Drh. AMIN DARMIDI

( 1945 - 1948 )

2.

Drh. IMAN UDIN

( 1948 - 1952 )

3.

Drh. SAHIBUL

( 1952 - 1960 )

4.

Drh. YUNUS MAJANA SASTRO            

( 1960 - 1962 )

5.

Drh. SUPARTO

( 1962 - 1969 )

6.

Drh. SIDIK MULYO

( 1969 - 1975 )

7.

Drh. SUMARDI

(1975 - 1977 )

8.

Drh. SIMANDJUNTAK

( 1977 -

1978 )

9.

Drh. SOEDIGDO

( 1978 -

1981 )

10.  Drh. SJAMSUL HIDAYAT YUSUF

( 1981 - 1985 )

11.

Drh. MAS TRANGGONO

( 1985 - 1991 )

12.

Drh. SIGIT HANGGONO

( 1991 - 1998 )

13.

Drh. SRI MUDIGDO,MM

( 1998 - 2007 )

14.

Drh. BUDIANTO,M.Si

( 2007 - 2009 )

15.

Ir. ADE HIDAYAT

( 2009 - 2011 )

16.

Drh. BENNY HANDARWANTO

( 2011 - 2012 )

17.

Drh. HERU SANTOSO

( 2012 – SEKARANG )